Data BSP Tidak Sesuai Usulan, Kades M. Haryanto : Kami Tidak Bersedia Tanda Tangani Pertanggungjawaban Mutlak

Sosialisasi Bantuan Sosial Provinsi di gedung pertemuan Kantor Camat Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis

BENGKALIS - Beritabatam.com | Kepala Desa Sumber Jaya, M. Haryanto menyatakan keberatan tanda tangani pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas data Bantuan Sosial Provinsi (BSP) hasil verifikasi dari Dinas Sosial Provinsi karena tidak sesuai dengan data usulan dari Pemerintahan Desa.

Hal ini diungkapkan oleh M. Haryanto saat menghadiri acara sosialisasi tentang BSP di gedung pertemuan Kantor Camat Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Senin, 08 Juni 2020.

M.Haryanto mengatakan, khusus di desanya, kami keberatan dengan data penerima BSP yang sudah diverifikasi dari Dinas Sosial Provinsi. Dimana, dalam data tersebut, tercantum nama-nama penerima BSP yang tidak sesuai dengan nama yang kami usulkan.

"Sebanyak 47 orang warga yang kami usulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Hanya 17 yang diterima. Dari 17 nama tersebut, satupun tidak ada nama warga yang kami usulkan," ujar M. Haryanto heran.

Selanjutnya kapala desa yang akrab di sapa Gato ini mengatakan, aneh rasanya, kok bisa nama penerima BSP yang muncul tidak satupun ada nama warga yang kami usulkan. Kalau 17 nama yang terverifikasi tersebut termasuk dalam daftar nama-nama yang kami usulkan, kami bisa maklumi. Mungkin ada pengurangan jumlah penerima saja.

Dikatakan Gato lagi, ke-17 nama-nama penerima BSP tersebut, memang warga kami namun, mereka sudah mendapatkan bantuan yang lain. Baik itu bantuan Otonom dan sebagainya.

"Kami tidak ingin jadi kambing hitam nantinya. Masyarakat akan menyalahkan kami kalau begini datanya. Padahal, kita sudah usulkan data sesuai ketentuan. Kami tidak bersedia tanda tangani pernyataan pertanggungjawaban mutlak," ujar Gato kesal.

Dijelaskan Gato, warga penerima BSP adalah warga yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Jadi, kalau data hasil verifikasi tersebut tetap mencantumkan nama-nama warga penerima bantuan yang lain, nanti akan menimbulkan polemik baru di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah Pemerintahan Desa tidak serius mendata, hanya asal tunjuk saja.

Untuk itu, Gato berharap agar Dinas Sosial bisa melakukan verifikasi ulang berdasarkan data yang diusulkan oleh setiap desa.

Selanjutnya, ditempat yang sama, Kasi Kessos Kecamatan Siak Kecil, Sarno, mengatakan, kami juga heran mengapa bisa ada perbedaan data yang diusulkan oleh desa dengan hasil verifikasi dari Dinsos.

Padahal, lanjut Sarno, pihaknya mengirimkan data ke Dinsos Kabupaten Bengkalis sesuai data yang kami terima dari desa. Pertama kami kirim data dalam bentuk pdf. Setelah itu, kami kirim lagi data dalam bentuk exel. Tidak ada perubahan data.

"Bukti pengiriman ada pada kami. Kalau saja Dinsos menggunakan data yang kami kirimkan, pasti tidak ada masalah seperti ini," terang Sarno.

Di lain pihak, perwakilan dari Dinsos Kabupaten Bengkalis dalam acara sosialisasi tersebut, Kamaruddin mengatakan, terkait perbedaan data ini, akan kami koordinasikan lagi dengan Dinsos Provinsi Riau. (en)