Terkait Memanasnya Hubungan AS dan China, Pangkogabwilhan I: Tidak Memihak Satu Sama Lainnya

Pangkogabwilhan I, Laksma TNI I.N.G Ariawan

NATUNA -  Beritabatam.com |  Hubungan Amerika Serikat dengan China semakin memanas pasca pengusiran kapal perang Amerika Serikat(AS) oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di Laut China Selatan.

China mengusir kapal perang AS karena dianggap masuk tanpa izin ke perairan teritorial China di lepas Kepulauan Xisha (Paracel) di Laut China Selatan pada Kamis, 28 Mei 2020 lalu.

AS pun tak mau kalah pendapat, Letnan Anthony Junco, juru bicara Armada ke-7 Angkatan Laut AS, memberi klarifikasi soal operasi USS Mustin di kawasan yang disangketakan tersebut. Ia mengatakan tujuan operasi kapal AS di Laut China Selatan adalah untuk menegakkan hak navigasi dan kebebasan di kawasan.

“Pada 28 Mei (waktu setempat), USS Mustin menegaskan hak navigasi dan kebebasan di Kepulauan Paracels, konsisten dengan hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN International.

Dengan adanya konflik di Laut Cina Selatan antara China dan Amerika yang melibatkan sejumlah negara. Indonesia pun mengambil langkah netral dan tidak ikut campur.

Hal itu disampaikan Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI I. N. G Ariawan, di sela konfrensi pers, Kamis, 25 Juni 2020 pagi, di Lanud RSA ranai.

“Biarlah urusan mereka, tak perlu kita campuri hal mereka, kita berada ditengah-tengah, tidak memihak satu sama lain,” kata Ariawan.

Menurut Ariawan, sejauh ini hubungan Indonesia terhadap negara Amerika dan China masih terjalin dengan baik. Pasalnya, Indonesia menerapkan azas politik yang bebas aktif, sehingga dirinya berharap agar tidak terprovokasi.

Meski demikian, mengingat laut Natuna utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang tengah bergejolak. Penjagaan pengamanan perairan Natuna Utara harus tetap mengedepankan kewaspadaan, dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

“Lakukan saja yang sudah menjadi suatu tugas kewajiban, seperti patroli di wilayah perbatasan,” katanya.

Ia pun berpesan agar antara satuan dan juga pemerintah daerah harus dapat saling berkoordinasi, serta dapat saling memberikan masukan dalam pengamanan wilayah Laut Natuna Utara dan Kepulauan Natuna. (MK)