Pengadilan Tinggi Pekanbaru Batalkan Putusan PN Tanjung Pinang Terkait Perkara Caleg Gerindra, Muhammad Apriyandi,

TANJUNGPINANG | Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, yang dipimpin  oleh Dolman Sinaga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019, terkait kasus pidana pemilu money politics (politik uang) atas terdakwa Muhammad Apriyandi. 

Muhammad Apriyandi, yang akrab disapa Andi, merupakan kader Partai Gerindra dari dapil Tanjungpinang Timur. Ia juga merupakan putra Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023.

Dengan dibatalkannya vonis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka Muhammad Apriyandi dinyatakan bebas dari segala dakwaan (vrijspraak). Hal itu dikuatkan dengan Putusan PT Pekanbaru Nomor 261/PID.SUS/2019/PT PBR Tahun 2019.

Berdasarkan penelusuran melalui website Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Rabu (3/07/2019), Hakim Pengadilan Tinggi yang beranggotakan Hasmayetti dan Tahan Simamora, menyatakan perbuatan terdakwa Muhammad Apriyandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Oleh sebab itu, hakim memerintahkan agar memulihkan hak-hak terdakwa Muhammad Apriyandi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.

Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.600 ribu, tiga unit telepon genggam merek Oppo, Lenovo, Samsung, serta screenshot chat Whatsapp terkait pengumpulan Kartu Keluarga untuk mendukung suara Muhammad Apriyandi, dikembalikan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Kasus ini berawal dari ditangkapnya tiga orang warga oleh polisi, saat sedang melakukan kampanye mendukung caleg Muhammad Apriyandi, dalam masa tenang. Ketiga pelaku yakni Yusrizal, Warsono dan Agustinus berperan membantu caleg memberikan uang yang telah dimasukkan ke dalam amplop kepada warga.

Gakkumdu Polres Tanjungpunang kemudian menetapkan Muhammad Apriyandi dan ketiga warga yang ikut membantu caleg memberikan uang, sebagai tersangka pidana pemilu. 

Muhammad Apriyandi kemudian dijerat dengan Pasal 523 ayat 1 jo Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jaksa Penuntut Umum menuntut Apriyandi 3 bulan kurungan penjara dan denda Rp 24 juta subsider 1 bulan kurungan.

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpunang kemudian memvonis Muhammad Apriyandi 5 bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 bulan, pada Senin (24/6/2019). Terhadap vonis tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa Muhammad Apriyandi melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau. (Ton)