Keuangan Terguncang, Ketua DPRD Kepri Desak Pemprov Kepri Segera Bahas APBD-P 2020

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak 

TANJUNGPINANG - Beritabatam.com -  Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendesak Pemerintah Provinsi Kepri agar segera mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020.

Hal ini penting kata Jumaga Nadeak, mengingat ditengah kondisi pandemi COVID-19 ini kondisi keuangan daerah sedang tidak baik. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kepri juga sedang terguncang, dengan menyentuh angka minus.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, mengatakan, hingga saat ini KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 itu, hingga saat ini belum diserahkan Pemerintah ke DPRD Kepri.

“Makanya kita meminta Pemprov Kepri segera mengajukan draf APBD Perubahan itu ke dari Pemprov Kepri itu ke Banggar (Badan Anggaran) DPRD Provinsi Kepri hingga dapat segera dibahas,”ujar Jumaga belum lama ini kepada wartawan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menjelaskan, percepatan ini sebagai buntut dari banyaknya realokasi atau rasionalisasi anggaran untuk menangani pandemi COVID-19.

Ditegaskannya, APBD Perubahan 2020 ini kemungkinan digunakan untuk menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang akan diterapkan dengan menyesuaikan kekuatan yang tersedia.

“Apabila APBD-P tidak dipercepat, ini akan menyusahkan Pemprov Kepri nantinya, arena target pembangunan tidak tercapai. Ujung-ujungnya nanti sisa lebih penggunaan anggaran akan banyak lagi. Sementara kita butuh manfaat APBD untuk membantu pergerakan ekonomi daerah saat ini,” jelas Jumaga.

Ia pun mengingatkan, deadline pengesahan APBD Perubahan memang pada Oktober mendatang. Namun apabila pembahasan dipercepat, tentu sama-sama bisa mengetahui kondisi keuangan daerah. Baik itu mengenai progres Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun tentang penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

“Sekarang ini kita belum bisa menyatakan apakah kondisi APBD Perubahan nanti defisit atau tidaknya. Maka dari itu, kita minta pembahasan dipercepat. Sehingga jika terjadi defisit anggaran, Pemprov Kepri masih bisa menentukan langkah dengan melakukan efisiensi anggaran atau rasionalisasi kegiatan,”tutup Jumaga. (MK)