Rapat Paripurna VI DPRD Kota Batam Keluarkan Aturan Tentang Tata Tertib

Rapat Paripurna ke VI DPRD Kota Batam

BATAM | Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Safari Ramadhan S.Pd.I menyampaikan setelah melakukan konsultasi ke biro hukum pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, guna memastikan materi dan subtansi tata tertib sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan. Rabu, (18/09/2019)

"Maka, pagi tadi dilakukan rapat konsultasi antara Pansus dengan Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pimpinan fraksi-fraksi, disepakati untuk kiranya pansus menyampaikan hasil pembahasan tata tertib tersebut kepada rapat Paripurna dan sekaligus dilakukan pengambilan keputusan," katanya.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna VI laporan Pansus pembahasan peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib sekaligus pengambilan keputusan, yang dihadiri oleh Pimpinan dan Wakil Pimpinan Sementara DPRD Kota Batam, Wakil Walikota Batam, 36 Anggota Dewan, di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Center - Batam.

Lanjut, Wakil Ketua Pansus menyampaikan beberapa hal penting dan mendasar dari hasil pembahasan tata tertib DPRD kota Batam tersebut. Berkenaan tugas dan wewenang, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, DPRD diberi tambahan tugas dan wewenang yakni berkaitan dengan memilih Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

"Oleh sebab itu, dalam tata tertib tersebut diatur bagaimana persyaratan pengusulan calon, mekamisme pemilihan dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatur dalam satu bab tersendiri yaitu bab XII pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Wakil Walikota," ujarnya.

Dalam pelaksanaan hak angket, ia melanjutkan, DPRD dalam hal ini panitia angket diberikan kewenangan untuk memanggil secara paksa pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang telah dipanggil secara patut dan berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Pemanggilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan kepolisian negara sesuai peraturan perundang-undangan," terangnya.

Dalam hal pembahasan materi program dan kegiatan dari OPD yang menjadi mitra lintas komisi, di tata tertib ini diatur rapat dilaksanakan melalui rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD atau pimpinan komişi yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD.

Panitia khusus ditetapkan berjumlah 15 orang, dengan ketentuan fraksi yang memiliki anggota 5 hingga 8 orang, mengirim 2 orang sebagai anggota Pansus dan fraksi yang memiliki anggota 4, mengirim 1 orang sebagai anggota Pansus.

Masa reses, dilaksanakan 6 hari dalam sekali reses, sebagaimana yang selama ini dilaksanakan. khusus untuk daerah pemilihan bercirikan kepulauan dan/atau memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, seperti kecamatan Bulang, Galang dan Belakang Padang, ditambah 1 hari sehingga menjadi 7 hari dalam sekali reses.

Anggota DPRD Kota Batam

Sambungnya, pada tata tertib ini dibuat satu kegiatan baru yaitu sosialisasi dan evaluasi Perda. Hal ini dimungkinkan karena diatur dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi Perda dilakukan 3 kali dalam satu tahun, dan 3 dalam setiap pelaksanaannya, dan dilaporkan hasilnya pada rapat Paripurna.

Tata tertib juga mengatur tentang kewajiban DPRD untuk membuat dan menyusun rencana kerja, dan rencana kerja tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat 30 Mei setiap tahunnya. Dari rencana kerja tersebut, sekretariat DPRD menyusun rencana penganggarannya.

Hasil evaluasi beberapa tahun terakhir, terutama berkenaan dengan tunda bayar dari Pemerintah kota Batam kepada pihak ketiga dan defisit anggaran, yang berakibat penjabaran APBD terjadi pergeseran anggaran hampir disemua OPD, setelah DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri maka dalam tata tertib diatur mekanisme bahwa dalam melakukan penjabaran APBD mesti dilakukan pembahasan dengan DPRD, dalam hal ini Badan anggaran, sebagai pelaksanaan fungsi penganaggaran sekaligus fungsi pengawasan.

Laporan pelaksanaan triwulan APBD harus disampaikan oleh Pemerintah kota Batam melalui OPD kepada DPRD melalui komisi terkait, dan dibahas bersama, yang hasil pembahasannya berupa evaluasi pelaksanaan triwulan APBD. Yang mana, hasil evaluasi pelaksanaan triwulan APBD tersebut harus dilaporakan kepada pimpinan DPRD, untuk kemudian dibahas di Badan anggaran.

Pemerintah kota Batam juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan semester pertama APBD kepada DPRD kota Batam melalui rapat Paripurna, paling lambat akhir Juli setiap tahunnya, untuk nantinya dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah kota Batam.

Hal ini, dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai harapan atau justru sebaliknya, dan apakah perlu dilakukan perubahan APBD atau tidak, selama ini, dalam melakukan perubahan APBD belum didasarkan pada hasil evasluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan APBD.

Mekanisme ini dibuat setelah dilakukan evaliasi dari beberapa tahun pelaksanaan APBD dan penyusunan perubahan APBD, harapannya kedepan terjadi perencanaan dan penyusunan APBD yang lebih berkualitas dan sesuai harapan bersama.

Dalam hal dibutuhkan dan terutama saat pembahasan APBD atau Ranperda yang bersifat strategis, pimpinan DPRD dan Walikota melakukan pertemuan dalam forum konsultasi. Dan forum konsultasi ini diatur tersendiri dalam Bab XIII konsutasi DRPD. Harapannya, akan terjadi komunikasi yang lebih baik meningkatkan sinergitas dalam membuat kebijakan terbaik bagi kota Batam.

"Dalam ketentuan penutup, dinyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan DPRD kota Batam tentang tata tertib ini, maka peraturan DPRD kota Batam nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tata tertib terdiri dari 21 Bab dan 215 pasal," tutupnya. Dan selanjutnya peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir. (AP/007)