Terkait Kasus Proyek APBN Kapal Bakamla 80 Meter di PT. CS Kejadian Terendam dan Disclaimer BPK Preseden Buruk Untuk Industri Shipyard Batam

Alfan Mujib SE ( kanan ) saat bersama Eddy Ganefo, Ketua KADIN Indonesia

BATAM | Viralnya pemberitaan terkait Proyek APBN Kapal Patroli Bakamla dengan anggaran fantastis, ternyata menyentil perhatian dari Wakil Ketua Umum Kadin Kepri bidang Perindustrian dan Perdagangan. Adalah Alfan Mujib SE , sang wakil ketua yang merasa bahwa hiruk pikuk terkait masalah kapal Bakamla besutan PT. CS akan membawa preseden buruk untuk dunia industri Shipyard di Batam. Shipyard dan offshore, secara kebetulan adalah sub bidang tugas dari Wakil Ketua Kadin Kepri ini. 

" Saat ini industri Shipyard kita baru akan menunjukkan geliat kebangkitan dari mati suri yang sangat mengganggu stabiltas perekonomian Batam. Adanya kejadian terkait Kapal Bakamla ini tentunya akan mengurangi tingkat kepercayaan kepada shipyard - shipyard di Batam dan ujungnya berimbas kepada semakin sulitnya kita membenahi perekonomian Batam. Ini preseden buruk yang saya maksud. " demikian Alfan menerangkan kepada beritabatam.com.

Hal lain yang juga menyentil perhatian Alfan adalah berita terakhir beritabatam.com ( baca link https://www.beritabatam.com/2019/04/terkait-kasus-kapal-bakamla-80-meter_21.html ). Menurut Alfan, dalam berita tersebut tampak bahwa Beritabatam.com bukan sekedar asal memberitakan. 

" Saya bukan bermaksud memuji, tetapi beritabatam.com membantah pernyataan Manajemen PT. CS berdasarkan data yang akurat. Untuk perusahaan sekelas PT. CS dan proyek Bakamla bernilai ratusan milliar, harusnya saat konfrensi pers ditunjang dengan data memadai. Sangat saya sesalkan kejadian konfrensi pers tersebut. Viral tapi menjadi preseden buruk untuk dunia industri shipyard. " panjang lebar Alfan menjelaskan. 

lebih jauh, status Disclaimer dari BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) menurut Alfan jelas menunjukkan hal-hal yang sangat diragukan keotentikannya. " Ini opini BPK yang sebenarnya kelasnya lebih buruk dari penilaian Tidak Wajar ( TW ) BPK. Jika TW, berkasnya mungkin bersalah-salahan tapi masih ada dokumen. Tapi Disclaimer, ini menunjukkan koordinasi yang buruk antara user ( pemesan kapal ) dengan BPK. Artinya, apa yang ditulis di beritabatam.com bisa jadi benar keseluruhannya. Karena status disclaimer salah satunya terkait dengan laporan yang tidak sesuai dengan SAP ( Standar Audit Pemerintahan ). Di tambah dengan kapal terendam, lengkap sudah. Harusnya jika benar sudah diaudit proyeknya, tunjukkan juga LHP ( laporan Hasil Pemeriksaan ) nya. Toh, LHP itu termasuk dokumen publik kok "  tambah Alfan dengan mimik serius. 

Preseden buruk yang jelas menurut Alfan adalah adanya kemungkinan berkurangnya kepercayaan pemerintah untuk membuat kapal - kapal Negara di Batam kembali. " Sungguh sangat disayangkan. Satu yang berbuat, seluruh Shipyard di Batam bisa kena imbasnya. " demikian tutur Alfan mengakhiri.  ( 007 )