KPK Tetapkan Dan Cekal Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Patroli

Mulkansyah, Aktivis Anti Korupsi Kepri saat di gedung KPK selasa (21/05/2019 )

NASIONAL | Opini disclaimer yang dikeluarkan BPK Pada 2018 mulai menunjukkan hasil. Satu dari dua instansi yang mendapat penilaian disclaimer tersebut yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kementrian satu ini mendapat sorotan KPK pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Ini terkait dengan proyek pengadaan  4 unit kapal 

60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Tahun Anggaran 2012-2016. 

Penetapan tersangka ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bersama Irjen Kemenkeu, Sumiyati dan Jubir KPK, Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa(21/5).

Kasus pengadaan kapal lain yang juga bersamaan di angkat KPK adalah korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Istadi Prahastanto (IPR); Ketua Panitia Lelang, Heru Sumarwanto (HSU); Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU), Amir Gunawan (AMG).

Amir Gunawan ( AMG ) juga dijadikan tersangka pada kasus Pengadaan 4 unit Kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia. AMG dijadikan tersangka bersama dengan PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) untuk proyek tersebut yaitu Aris Rustandi ( ARS ).

Kasus di Kementrian Kelautan bermuara pada Empat kapal SKIPI yang diduga tidak sesuai spesifikasi. KPK menemukan beberapa kejanggalan seperti kecepatan kapal yang tidak mencapai syarat yang ditentukan, Panjang kapal kurang sekitar 26 cm, mark up volume plat baja dan aluminium, dan kekurangan perlengkapan kapal lainnya. 

Aris Rustandi selaku PPK adalah orang yang menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPI Tahap I dengan nilai kontrak US$58 juta dengan PT DRU. Setelah pembangun kapal SKIPI rampung, Aris membayar seluruh termin pembayaran kepada PT. DRU senilai Rp744 miliar. Menurut KPK, biaya pembangunan 4 unit kapal SKIPI hanya sejumlah Rp 446 miliar. Negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 61 miliar.

Aris bersama timnya juga terindikasi menerima gratifikasi dari PT DRU. Menurut Informasi yang pantas di percaya, Pada Februari 2015 ARS dan Tim Teknis melakukan kegiatan FAT (Factory Acceptance Test) ke Jerman. Untuk kegiatan tersebut, PPK dan Tim Teknis diduga menerima fasilitas dari PT. DRU sebesar Rp300.000.000 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ).

Sementara itu di Direktorat Jendral Bea Cukai direktorat Penyidikan dan Penindakan ( P2 ) KPK menemukan kejanggalan berupa karena 16 kapal patroli cepat itu tidak sesuai ketentuan dan sertifikasi dual-class seperti yang dipersyaratkan di dalam kontrak.  Dalam uji coba kecepatan sama seperti Kapal SKIPI, Kapal ini juga tidak dapat mencapai batas kecepatan maksimun yang ditentukan dalam kontrak. Hal ini diperparah dengan dugaan meskipun mengetahui banyak kekurangan di 16 kapal tersebut pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran terhadap 16 kapal tersebut. Dalam hal ini , negara ditengarai menderita kerugian sebesar 117 milliar rupiah. 

Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka ini, KPK telah mengirimkan surat meminta Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap ke 4 orang tersangka ini. Daftar cekal bertambah satu orang yaitu Direktur Keuangan PT. DRU Steven Angga Prana, tetapi Steven tidak termasuk dalam tersangka kasus pembobolan keuangan negara ini. 

Sementara ini, Mulkansyah yang merupakan aktivis anti korupsi dari Provinsi Kepri diketahui berada di Gedung KPK pada Selasa ( 21/5 ) kemarin untuk melaporkan beberapa kasus korupsi di Provinsi Kepri ke KPK. " Salah satunya juga terkait dengan masalah kapal patroli proyek APBN yang dikerjakan di salah satu shipyard di Batam. " demikian tutur Mulkan. 

Keempat tersangka ini diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya,  Pidana minimal 4 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah. ( 007 )