Terkait PT. PGk Karimun " Dana Kompensasi Tak Sesuai, Warga Pangke Minta Penambahan Jam Kerja Di Tiadakan "

KARIMUN | Warga Kampung Suka maju RT 002 RW 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun meminta agar dana kompensasi Extrapuding dari PT Pacific Granitama Karimun (PGK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak dikurangi dan harus sesuai dengan  kesepakatan hasil musyawarah Desa pada 2016 lalu. Pada saat itu dimana kepala Desa Syamsudin masih menjabat disepakati dana kompensasi Extrapuding sebesar Rp 270.000 per Kepala Keluarga (KK) setiap bulannya.

Tapi nampaknya kesepakatan tinggal kesepakatan. Tahun 2017, PT. PGK menurunkan nilai kompensasi Extrapuding yang sudah disepakati tersebut menjadi Rp 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah ) dengan alasan adanya penambahan jumlah KK di desa Pangke.  Di 2019 ini, PT. PGK menurut informasi ternyata berencana kembali menurunkan dana kompensasi tersebut menjadi Rp 75.000/bulan. Hanya cukup untuk beli kerupuk yang jelas tidak masuk dalam kategori Extrapuding.  

"Kita minta agar pihak perusahaan jangan ingkar dari kesepakatan yang telah disetujui dalam musyawarah dengan Kepala Desa  (Kades) Pangke pada Tahun 2016 lalu," ungkap Ibung ( 64 tahun), tokoh Desa Pangke. 

Selain Ibung, Sujihatmoko dan Tomas selaku sesepuh desa Pangke membenarkan  bahwa pihak perusahaan juga telah mengingkari janji pada tahun 2017 lalu. 

Warga dengan tegas menolak jika pihak perusahaan berencana akan menurunkan kembali tanpa adanya musyawarah ataupun rembuk kembali dengan warga penerima dana kompensasi tersebut. Warga telah pernah dikhianati dengan penurunan nilai kompensasi Extrapuding dan tidak mau terulang untuk kedua kalinya dengan rencana penurunan dana kompensasi Rp 75.000 di 2019 ini.  

"Kita juga kesalkan Pemerintah Desa yang kami nilai tidak acuh terhadap musyawarah warga. Padahal, jam kerja yang menjadi akses penambahan tetap berjalan. Untuk itu, kita minta ada perhatian khusus dari pihak Desa. Karena, kami hanya minta hak masyarakat yang sudah ditetapkan sesuai musyawarah," tutur Tokoh masyarakat yang secara serentak diamini warga. 

lebih lanjut, Ibung juga berharap agar warga desa bisa membedakan antara dana kompensasi yang dijanjikan oleh perusahaan dan dana CD ( Community Development ) desa. " Dana CD desa memang sudah tertuang dalam Undang Undang, Dana kompensasi adalah dana yang wajib dikeluarkan perusahaan sesuai musyawarah masyarakat kepada pihak perusahaan." kembali Ibung menjelaskan. 

Rencana warga, jika perusahaan PT. PGK tetap maju dengan rencana menurunkan dana Extrapuding hasil kesepakatan 2016, maka warga desa Pangke yang terkena dampak langsung berupa polusi suara yang membisingkan telinga, penambahan jam kerja dan lainnya memilih untuk tidak menerima dana Extrapuding senilai Rp 75.000 tersebut. Masyarakat juga meminta agar penambahan jam kerja di PT. PGK ditiadakan. 

" Kami selaku masyarakat akan membuat tembusan kepada Mentri Pertambangan. Kami juga mempertanyakan ada apa sebaliknya dibalik pengurangan dana kompensasi tersebut. Apakah benar - benar PT. PGK yang memutuskan atau ada pihak lain yang bermain dibalik rencana tersebut ? " demikian Ibung mempertanyakan. 

Sampai dengan berita ini diturunkan warga desa Pangke belum mendapat kejelasan dari pihak perusahaan PT. PGK Baik dari humas perusahaan ataupun managemen PT. PGK.  ( Dian )