Komisi II DPRD Batam Tambah Anggaran Pengawasan Disperindag, Pasca BBM Langka

           , , , ,    
Komisi II DPRD Batam Tambah Anggaran Pengawasan Disperindag, Pasca BBM Langka
Foto Salah satu SPBU tidak menjual lagi premium, Pertalite pun mulai langka ataupun atas kekosongan pada SPBU tersebut. (Photo: Tribun)

BATAM - Beritabatam.com | Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam hal ini Disperindag Kota Batam mengusulkan ke Komisi II DPRD Batam agar aggaran pengawasan khusus kuota dan distribusi BBM di Batam ditambah.

Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau membenarkan usulan tersebut. Penambahan anggaran pengawasan untuk meminimalisir permasalahan yang ada di Kota Batam. Salah satunya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Batam.

"Masih sebatas usulan saja. Sudah kami sampaikan ke komisi II DPRD Batam. Apakah disetujui atau tidak nantinya, itu sudah kewenangan dari Komisi II DPRD Batam," ujar Gustian, Jumat (11/10/2019).

Usulan tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando.

Soal berapa besaran angka yang diusulkan untuk penambahan anggaran pengawasan, Edward Brando menegaskan komisi II DPRD Batam belum menentukan angkanya.

"Intinya penambahan anggaran pengawasan untuk BBM di Batam nantinya akan diimplementasikan dalam tahun depan. Harapannya tahun depan yang namanya kelangkaan BBM bersubsidi yang tiap tahun selalu terjadi tiap mendekati akhir tahun dan over suplay bisa diminimalisir dengan penguatan pengawasan di distribusi maupun kuota," ujarnya mengakhiri.

DPRD Kota Batam, kata dia, berharap dengan adanya penambahan anggaran pengawasan untuk BBM di Batam, maka apa yang diharapkan dari sisi pengawasan itu bisa lebih efektif.

Seharusnya Disperindag memang turut dilibatkan dalam menentukan kuota BBM bersubsidi di Batam. Saat penentuan kuota, otomatis harus berbanding lurus dengan pengawasannya.

"Selama ini memang di Batam kurang konsen untuk pengawasan kuota maupun pendistribusian BBM. Makanya Pemko Batam melalui Disperindag Batam mengusulkan penambahan kuota BBM seperti saat ini penambahan kuota untuk pertalite. Kami dari komisi II tak bisa melihatnya hanya satu sisi saja," terangnya.

Terkait penambahan kuota BBM, Edward menegaskan percuma saja kalau akar permasalahan yang menyebabkan kelangkaan BBM itu tak diurai atau tak diberantas.

Ia menduga dari kuota subsidi BBM itu sebenarnya sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Batam.

Namun karena kurangnya pengawasan di lapangan, sehingga yang terjadi seperti sekarang ini. Kelangkaan BBM jenis premium, solar dan juga pertalite sekalipun yang tak bersubsidi.

"Ingat, subsidi BBM itu jadi beban nasional," tegasnya.

Komisi II DPRD Kota Batam akan menyetujui penambahan kuota BBM, asalkan setelah melalui pengkajian dan investigasi oleh Disperindag Batam bersama Pertamina.

Sebab tanpa adanya kajian, sulit rasanya menyetujui penambahan kuota BBM.

"Berapapun jumlah kuota itu ditambah, tapi kalau para oknum atau pemain BBM dibiarkan begitu saja, maka akar masalah kelangkaan BBM itu tetap akan terjadi tiap tahunnya," tuturnya.

Ia menambahkan komisi II DPRD Kota Batam akan mengkaji penambahan anggaran pengawasan tersebut dalam beberapa minggu. Pihaknya segera rumuskan angka.

"Berapa kira-kira kebutuhan BBM bersubsidi di Batam agar pengawasannya efektif," tegas Edward. (Tribun)

Baca juga:

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Ray

Share: